Demi memperkuat keamanan data pribadi warga negara, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Hukum dan 16 lembaga penegakan hukum privasi, pada bulan Maret tahun ini (2024) disetujui untuk bergabung dengan Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum Privasi Global (disingkat dengan Global CAPE), di masa depan melalui jalur yurisdiksi transnasional bisa bekerja sama dengan mitra internasional lainnya, bersama-sama mempromosikan kerja sama penegakan hukum privasi lintas batas, secara aktif mengekang tindakan kriminal seperti pelanggaran informasi pribadi ilegal.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan, seiring dengan tren digitalisasi global yang terus melaju, permintaan terhadap transmisi data lintas batas meningkat pesat, insiden pelanggaran data pribadi sering kali melibatkan faktor luar wilayah, harus melalui saling membantu dan kerja sama antar yurisdiksi transnasional, baru bisa secara efektif menindak kegiatan ilegal, mencegah meluasnya pelanggaran. Hingga saat ini, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Inggris, Korea, Filipina, Singapura, Meksiko, Pusat Keuangan Dubai, Bermuda, dan yurisdiksi lainnya telah bergabung dengan Global CAPE. Di masa depan melalui interaksi, akan memperkuat penegakan hukum lintas batas privasi atau perlindungan data pribadi satu sama lain, informasi profesional dan lainnya.

Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, akan terus menerus sejalan dengan tren hukum dan praktis internasional terbaru, selanjutnya memperkuat perlindungan hak privasi informasi masyarakat, mengaktifkan perdagangan digital lintas batas meletakkan dasar yang kokoh, untuk memicu perkembangan pesat ekonomi digital negara Taiwan.